Gowa (KOMINFO ICATT) – Tim Badan Intelijen dan Keamanan (BIK) Mabes Polri melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Kantor Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (DPP ICATT) di Jalan Mustafa Dg Bunga, Paccinongan, Kabupaten Gowa, Ahad (31/5).
Rombongan Tim BIK Mabes Polri yang dipimpin oleh Novianto diterima langsung oleh Ketua Umum DPP ICATT Mallingkai Ilyas, didampingi jajaran pengurus ICATT.
Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi dan sinergi antara Polri dan DPP ICATT dalam mengantisipasi berkembangnya paham intoleransi dan radikalisme di Indonesia, khususnya di lingkungan pendidikan. Selain itu, kedua pihak juga berdiskusi mengenai berbagai isu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang berkembang di Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan itu, Novianto mengungkapkan bahwa paham radikalisme saat ini telah merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk dunia pendidikan. Menurutnya, indikasi penyebaran paham tersebut bahkan dapat ditemukan pada kegiatan ekstrakurikuler di sejumlah lembaga pendidikan dan berpotensi masuk ke berbagai sektor lainnya.
“Karena itu dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi lintas sektoral dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Aparat keamanan perlu menggandeng organisasi kemasyarakatan untuk memberikan edukasi dan penguatan pemahaman kebangsaan kepada masyarakat sebagai langkah preventif agar tidak terpapar paham radikalisme,” ujarnya.
Selain isu radikalisme, sejumlah persoalan strategis turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, mulai dari keberadaan organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila, penyebaran informasi hoaks di masyarakat, hingga berbagai persoalan keamanan dan ketertiban di Sulawesi Selatan.
Ketua Umum DPP ICATT Mallingkai Ilyas, menyampaikan bahwa ICATT selama ini memiliki perhatian serius terhadap upaya pencegahan terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Karena itu, pihaknya menyambut baik peluang kerja sama dengan Polri dalam bidang edukasi, pembinaan, dan pendampingan masyarakat.
“ICATT memiliki program pencegahan terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Karena itu kami siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan Polri dalam berbagai program yang bertujuan memperkuat moderasi beragama, wawasan kebangsaan, dan kerukunan di tengah masyarakat,” kata Mallingkai.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga terkait dalam mengawasi serta membina lingkungan pendidikan. Menurutnya, lembaga pendidikan berada di bawah pembinaan dua kementerian besar, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama, sehingga diperlukan sinkronisasi program dan kolaborasi yang kuat guna mencegah masuknya paham radikal melalui berbagai jalur, termasuk kegiatan ekstrakurikuler maupun akses konten di media sosial.
Mallingkai menjelaskan bahwa ICATT dibentuk sebagai wadah berhimpunnya alumni perguruan tinggi Timur Tengah dari berbagai negara, seperti Mesir, Arab Saudi, Sudan, Yaman, Yordania, Turki, dan negara lainnya. Menurutnya, keberadaan ICATT diarahkan untuk memperkuat kerja-kerja kolaboratif dalam bidang keumatan, keindonesiaan, dan kebangsaan.
“ICATT hadir untuk menjadi bagian dari solusi dalam membangun masyarakat yang moderat, toleran, dan cinta tanah air. Jaringan alumni Timur Tengah yang kami miliki merupakan potensi besar untuk berkontribusi dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang moderat,” tambahnya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain Tim BIK Mabes Polri, kegiatan ini juga dihadiri unsur Direktorat Intelkam Polda Sulawesi Selatan serta sejumlah pengurus DPP ICATT, di antaranya Rusmin Abd. Rauf (Ketua Bidang Pencegahan Terorisme, Radikalisme, dan Ekstremisme), Abd. Rahman Zein (Ketua Bidang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan), serta Muhammad Zati Rifki (Anggota Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga).
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara Polri dan ICATT guna menjaga persatuan, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta mencegah berkembangnya paham-paham yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. (Afri)
