Makassar (KOMINFO ICATT) — Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (DPP ICATT) mulai mematangkan persiapan Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang.
Persiapan kegiatan tersebut dibahas dalam rapat panitia yang digelar di Red Corner Makassar, Kamis (2/7). Sejumlah agenda menjadi pembahasan, mulai dari konsep kegiatan, substansi materi, calon narasumber, peserta, hingga strategi kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai mitra strategis lainnya.
Ketua Umum DPP ICATT H. Mallingkai Ilyas, mengatakan sarasehan ini menjadi salah satu program strategis organisasi dalam memperkuat kontribusi nyata terhadap pengembangan pondok pesantren di Indonesia, khususnya di kawasan Sulawesi.
Menurutnya, DPP ICATT memiliki kedekatan kuat dengan dunia pesantren karena mayoritas anggotanya merupakan alumni pondok pesantren yang melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi Timur Tengah.
“Sekitar 96 persen anggota DPP ICATT merupakan alumni pondok pesantren. Karena itu, kami memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk terus berkontribusi memperkuat eksistensi pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Mallingkai menilai pesantren selama ini terbukti menjadi salah satu pilar penting dalam mencetak generasi berakhlak, moderat, dan cinta tanah air. Namun, di tengah perkembangan zaman, pesantren juga menghadapi berbagai tantangan baru yang membutuhkan perhatian bersama.
“Tantangannya mulai dari penguatan tata kelola kelembagaan, perlindungan anak, transformasi digital, pengembangan ekonomi pesantren, hingga penguatan moderasi beragama dan ketahanan ideologi. Semua itu membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pesantren mampu menjawab tantangan masa depan tanpa kehilangan jati dirinya,” jelasnya.
Sarasehan tersebut akan mengusung tema “Transformasi Pesantren Menuju Indonesia Emas 2045: Memperkuat Tata Kelola, Perlindungan Santri, Ketahanan Ideologi, Kemandirian Ekonomi, dan Transformasi Digital.”
Berbeda dengan seminar pada umumnya, kegiatan ini dirancang dalam format forum dialog kebijakan (policy dialogue) yang tidak hanya menghadirkan diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi strategis sebagai masukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Panitia juga tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menghadirkan narasumber pada forum tersebut. Di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Direktur Pesantren Kementerian Agama RI, Direktur Pencegahan BNPT RI, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulsel, pimpinan Bank Indonesia Sulsel, tokoh pengusaha alumni pesantren, serta pimpinan pondok pesantren yang dinilai memiliki praktik baik dalam pengembangan kelembagaan.
Selain panel diskusi, kegiatan juga akan dilengkapi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas sejumlah isu strategis, seperti tata kelola pesantren, perlindungan santri, penguatan ekonomi umat, transformasi digital, hingga strategi membangun citra positif pesantren di era digital.
Hasil pembahasan FGD nantinya akan dirumuskan menjadi Rekomendasi Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi serta Deklarasi Makassar tentang Transformasi Pesantren Tahun 2026 yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi pemikiran DPP ICATT bersama seluruh peserta dalam mendukung penguatan pesantren menuju Indonesia Emas 2045.
“Harapan kami, sarasehan ini tidak hanya berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menjadi momentum lahirnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, pesantren, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan seluruh elemen masyarakat. Pesantren harus terus menjadi pusat lahirnya generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, serta mampu menjawab tantangan zaman,” tutup Mallingkai. (Ryan)
